HOLDING COMPANY DAN PENGHINDARAN PAJAK

Oleh : Andreas Adoe, Senior Research Associate, IBFD - International Tax Academy (kontan)

Holding company atau perusahaan induk biasa dipakai perusahaan multinasional dalam berinvestasi di banyak anak perusahaan. Selain karena bisnis, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memilih holding company di lokasi yang tepat. Bank Indonesia merencanakan kewajiban holding company di Indonesia untuk bank asing. Lantas, permasalahan dan penghindaran pajak apa yang dapat terjadi?
Tax treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dapat mempermudah dan mendorong investasi asing di Indonesia dengan menghilangkan perpajakan berganda (double taxation) dan membagi hak pemajakan untuk jenis penghasilan tertentu antara dua negara. Tapi Tax Treaty juga memberi kesempatan bagi investor menggunakan holding company di negara mitra P3B untuk investasi di Indonesia dan meraih keuntungan pajak.

PLUS - MINUS REDENOMINASI

Oleh A TONY PRASETIANTONO
Kepala Pusat Studi Ekonomi dan
Kebijakan Publik, UGM (kompas)

Sebenamya, redenominasi rupiah yaitu-penyederhanaan satuan rupiah dengan cara menghilangkan tiga angka nol bukanlah kebijakan yang berurgensi tinggi.
Dalam kondisi sekarang, ketika rupiah "terbebani" banyak angka nol pun, perekonomian Indonesia masih tumbuh 6,3 persen, inflasi 4,3 persen, suku bunga acuan 5,75 persen, kredit bank berek-spansi 23 persen, serta cadangan devisa 112 miliar dollar AS. Memang masih ada berbagai masalah, misalnya fiskal (APBN) yang terbebani subsidi energi Rp 306 triliun, defisit neraca perdagangan 1,5 mi-liar dollar AS, dan defisit transaksi berjalan 20 miliar dollar AS. Namun, secara keseluruhan, perekonomian Indonesia terhitung "baik-baik saja". Karena itu, redenominasi tidak mendesak.

Kurangi Penyalahgunaan Faktur Pajak, Penomoran Faktur Pajak Diatur Kembali

Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Sumber : website pajak

Ketentuan dalam membuat Faktur Pajak (FP) sekarang mengalami perubahan signifikan terutama dalam hal sistem penomoran. Hal tersebut diatur dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang berlaku per 1 April 2013. Dengan penerbitan ketentuan baru ini, diharapkan berbagai pelanggaran berkenaan dengan ketentuan perpajakan khusunya tentang Pajak Pertambahan Nilai akan berkurang secara signifikan. Sebagai contoh, untuk pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, PKP disyaratkan telah mempunyai Kode Aktivasi dan Password dan telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir. Selain itu, untuk mendapatkan Kode Aktivasi, disyaratkan terhadap PKP telah di lakukan Registrasi Ulang atau verifikasi. Dengan ketentuan baru ini tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat dan penerbitan Faktur Pajak Fiktif akan berkurang.
Beberapa hal terkait dengan penerbitan Faktur Pajak sesuai PER-24/PJ/2012 yang baru tersebut, Wajib Pajak perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

KONSULTAN PAJAK NAKAL VS KONSULTAN BIJAK

Oleh : Nur Hidayat,
Dosen dan Peneliti Perpajakan Magister Akuntansi Universitas Pancasila, Anggota IAI (kontan)

Pernyataan Dirjen Pajak, Fuad Rahmany (Harian KONTAN, Jumat, 4 Januari 20I3) yang akan menyisir konsultan pajak nakal dianggap berlebihan, bila penyisiran berdasarkan dugaan, para konsultan mengajari wajib pajak (WP) menghindari pajak. Padahal, keberadaan konsultan pajak dilindungi undang-undang (UU) dan di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
Pajak memaksa WP. Bagi sebagian WP, membayar pajak dianggap menambah beban dan bisa menggerus laba, bahkan rugi. Terlebih kini ada beban bisnis yang dipaksa naik, yaitu upah minimum dan tarif dasar listrik (TDL).

Sisi Gelap BP Migas dan PR Pertamina

Rendra Setyadiharja, S.Sos, Dosen STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang
sumber : Harian ekonomi Neraca dan haluankepri.com

Menarik bicara pengelolaan minyak dan gas di Indonesia. Soalnya, negara adalah penghasil minyak dan gas, tapi sering mengalami masalah yang berkaitan dengan minyak dan gas.

Tentunya ini mengundang pertanyaan. Siapa yang salah? Bagaimana pengelolaannya? Kemana hasilnya dan kemana keuntungannya. Mengapa negara Indonesia tak pernah merasa diuntungkan dengan kepemilikan minyak dan gas yang notabenenya melimpah ruah, namun hasilnya tak kunjung membawa kebaikan.

Logistik Gerbang UKM Merambah Dunia

Oleh : Ahmad Mohamad, Senior Technical Advisor,
DHL Express Indonesia/PT Birotika Semesta (kontan)

Usaha kecil dan menengah (UKM) menempati posisi penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan kontribusinya terhadap perkembangan industri, ekspor, lapangan kerja dan penciptaan bisnis berbasis kewirausahaan. Di tahun 2011, UKM menyumbang 56% dari produk domestik bruto (PDB).
Ketahanan sektor UKM ditengah krisis menumbuhkan percaya diri pelaku UKM. Seiring pertumbuhannya, pemilik UKM kemudian mengeksplorasi berbagai cara baru menjual produk dan layanan mereka di luar negeri. Ada bukti kuat bahwa dengan memasuki pasar global, akan menghasilkan peluang pertumbuhan yang menguntungkan. Dengan demikian, UKM yang terlibat dalam perdagangan internasional mampu menghasilkan keuntungan besar.

Pembangunan Inklusif

Tidak perlu pula kita menutup mata bahwa dalam satu dekade terakhir pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil telah membawa Indonesia masuk ke peringkat negara berpendapatan menengah dengan ciri-ciri penghasilan USD3.000 per kepala.
Masih perlu syarat untuk memenuhi negara berpendapatan menengah atas (USD3.000-USD6.000). Indikator lainnya, juga seiring dengan kenaikan penghasilan masyarakat, di antaranya menurunnya angka pengangguran terbuka mendekati enam persen dari semula sekira sembilan persen di 2000, berkurangnya angka kemiskinan mendekati 12 persen yang semula sekira 16 persen pada 2000. Memang banyak juga yang menyangsikan dampak dari kenaikan penghasilan masyarakat tidak diiringi dengan pemerataan penghasilan.

Bagaimana Cara Sampaikan SPT Tahunan?

Salam, saya ingin bertanya bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak pribadi? Apakah kita harus mengisi sendiri? Bagaimana bila bekerja di suatu perusahaan? Tolong diberitahu mekanismenya, terima kasih.
Oleh:
Tiur
Kelapa Gading Jakarta Utara
Jawab:
Dear Ibu Tiur,
Terima kasih atas pertanyaannya. Seiring akan berakhirnya tahun pajak 2012, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan proses penyampaian SPT Tahunan. Peraturan ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, yang berlaku terhitung mulai 1 Januari 2013.
Berdasarkan sumber Ditjen Pajak, peraturan tersebut mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011) tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Ada empat cara penyampaian SPT Tahunan yang diatur dalam peraturan ini, yaitu:

Strategi Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pada Akhir Tahun

Pendahuluan

Tidak lama lagi 2012 akan berakhir. Perusahaan (badan) yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun kalender oleh ketentuan perpajakan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan paling lambat 30 April 2013.
Untuk itu, perusahaan perlu melakukan estimasi jumlah PPh Badan Terutang untuk tahun pajak 2012, yaitu melakukan penghitungan pajak berdasarkan data pembukuan yang aktual sampai dengan 30 November 2012 ditambah dengan proyeksi laba/rugi sampai dengan 31 Desember 2012.
Dengan melakukan identifikasi koreksi fiskal positif dan negatif atas pos-pos laba/rugi yang tercantum proyeksi tersebut dan memperhitungkan kompensasi kerugian (jika ada), akan dapat diperoleh angka PPh Badan Terutang tahun pajak 2012. Kemudian setelah dikurangi dengan Kredit Pajak (PPh pasal 22, 23, 24, dan 25), maka akan dapat diketahui apakah perusahaan berada pada posisi Kurang Bayar atau Lebih Bayar atas PPh Badan.

RISIKO LIKUIDITAS

Oleh : Wijantini (KONTAN)

  Pada saat air menyurut,
batu-batu mulai terlihat
(Pepatah Jepang)

Kas bukan hanya raja, tapi air bagi kehidupan perusahaan. Pepatah dari Negeri Samurai di atas mengungkap sejumlah hal penting.

Pertama, saat kas (air) menyurut, masalah (batu) mulai terlihat di perusahaan. Kesulitan kas menurunkan kredibilitas perusahaan. Padahal, pemasok, bank, dan kreditur yang lain, memberi pinjaman karena percaya perusahaan mampu membayar.

Pembeli memilih produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan karena ingin mendapat nilai jangka panjang. Apa yang terjadi jika perusahaan kehilangan semua kepercayaan itu?  Kepercayaan yang semula dinikmati begitu saja tiba-tiba menjadi langka dan menimbulkan masalah.

PAJAK YAYASAN PENDIDIKAN

Oleh : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana (Jurnal Nasional)

PERTANYAAN:
SAYA bekerja di sebuah yayasan pendidikan dibagian pembukuan, saya masih awam tentang yayasan tersebut. Untuk itu yang mau saya tanyakan Pajak-pajak apa saja yang menjadi kewajiban bagi yayasan? Dan apabila ada keuntungan apakah tetap dikenakan pajak dan bagaimana sifatnya apakah nanti dilaporkan pada akhir tahun atau tiap bulan. Serta agar bapak diberikan dasar hukumnya yang menjadi acuan. Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih atas penjelasannya.
Salam, Robert Jakarta

PAJAK ATAS USAHA GOLF CLUB

PERTANYAAN :
Salam kenal untuk Bapak Agus dan Bapak Hendra, perusahaan tempat saya bekerja bergerak dibidang lapangan golf. Penghasilan utamanya berasal dari membership (iuran anggota) dan penghasilan lain seperti sewa lapangan, sewa kendaraan golf dan lain sebagainya. Yang mau saya tanyakan bagaimana perlakuan perpajakan dan dasar hukumnya atas usaha ini. Demikian pertanyaan yang saya ajukan, terima kasih atas penjelasannya.
Suryanto Bogor

JAWABAN :
Terima kasih. atas pertanyaan yang bapak sampaikan kepada kami. Sebelum menjawab pertanyaan bapak akan kami jelaskan dasar hukumnya sebagai berikut. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak no. Kep.-564/Pj/2001 tentang PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF yang dimaksud dengan:

ATURAN BARU FAKTUR PAJAK

PERTANYAAN:
Saya mendapat info dari teman, bakal ada perubahan aturan faktur pajak di tahun 2013 nanti. Yang mau saya tanyakan, apakah memang benar seperti itu?
Mohon penjelasan dan terimakasih atas perhatian serta penjelasannya.
William, Jakarta Utara

Buku Ekonometrika Deret Waktu

Komentar atas buku ini :
Penulis buku ini memaparkan dengan baik dan padat dasar teori dari setiap metode, diikuti oleh ilustrasi penerapannya menggunakan software yang relatif mudah digunakan. Cara penyajian seperti ini membuat buku ini lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi mahasiswa S-1 dan S-2, serta praktisi yang menggunakan data time series maupun panel di dalam penelitiannya.
Prof. Hermanto Siregar, Ph.D
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

PENYUSUTAN AKTIVA

OLEH : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana (EPAPER KONTAN)

PERTANYAAN:Saya mau tanya tentang penyusutan aktiva tetap. Untuk menghitung penyusutan aktiva tetap tahun 2009-2010, perusahaan saya menggunakan metode garis lurus. Karena ada pergantian pegawai yang mengurus Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), terjadi kesalahan perhitungan penyusutan tahun 2011 memakai metode saldo menurun. Alhasil, berpengaruh pada neraca dan laba rugi perusahaan.
Mengingat sekarang saya man menyusun laporan SPT Tahunan PPh 2012, metode penyusutan aktiva apa yang sebaiknya digunakan?
Terimakasih sebelumnya atas penjelasannya.
Halim,
Jakarta

11 tips membeli rumah seken ala Panangian Simanungkalit

sumber : kompas

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika membeli rumah seken.
Pertama, kondisi bangunan terutama menyangkut pondasi, struktur, penutup lantai, penutup dinding, rangka atap, penutup atap, dan plafon serta utilitas di dalamnya. Pastikan semuanya masih cukup baik, aman, berfungsi, dan tidak memerlukan banyak perbaikan. Kecuali bangunan memang sudah tua (di atas 20 tahun) dan tidak layak lagi dipakai, yang ditransaksikan hanya tanahnya. Untuk itu, jangan lupa cek langsung ke lokasi dengan seksama, jangan hanya menerima laporan dari pihak ketiga. Pastikan juga rumah dan lingkungannya bukan daerah rawan rayap. Kalau rawan rayap, sebaiknya rumah diberikan treatment antirayap.

Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS

Sinopsis Buku :
Seiring dinamika bisnis dalam era globalisasi, produk akuntansi keuangan menjadi makin kompleks dan harus dapat dibaca dan digunakan oleh para pemangku kepentingan yang tersebar secara global. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), melalui organ Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), telah secara tanggap mengikuti gelombang konvergensi standar akuntansi keuangan nasional ke standar akuntansi international, Yaitu dengan menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berbasis International Financial Reporting Standards (IFRS).

PENGUSAHA TERTENTU

SUMBER :Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana (E-PAPER KONTAN)
  
 PERTANYAAN:
Saya ingin bertanya soal perlakuan pajak atas wajib pajak orang pribadi (WPOP). Pertama, bila WPOP memiliki usaha menjual pakaian dengan banyak cabang yang lokasinya berbeda dari domisili di kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP), pelaporan pajak apa saja yang harus dilakukan, baik di masing-masing cabang ataupun di domisili WPOP?
Kedua, WPOP boleh memilih menggunakan norma atau pembukuan, kalau omzetnya di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Lalu, bagaimana pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN)-nya?
Ketiga, jika pemilik mengambil dana yang ada di cabang, bagaimana perlakuan atas pengambilan dana itu kalau menggunakan pembukuan?
Mohon penjelasannya. Sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih.
Andriansyah, Pulogadung, Jakarta

SYARAT BEBAS PPH

SUMBER :Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana (E-PAPER KONTAN)
 
PERTANYAAN : 

Tahun lalu, perusahaan kami masih mengalami kerugian yang cukup besar. Kemungkinan tahun ini, walaupun terdapat laba, masih belum bisa menutup kerugian tahun lalu. Tahun ini, tiap
bulan perusahaan kami tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasai 25. Bulan ini kami berencana melakukan impor barang dan kena pungntan PPh Pasal 22.
Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya agar kami tidak kena pungutan PPH pasal 22 atas impor barang tersebut? Adakah cara agar perusahaan kami tidak mengalami pajak lebih bayar?
Sebelumnya terimakasih atas penjelasannya.

Siska, Jakarta Utara

PENERIMAAN PAJAK

OLEH : Gunadi, Guru Besar Pajak Ul (EPAPER KONTAN) 

Minggu kedua tahun ini, wajah para pegawai dan pejabat Direktorat Jenderal Pajak tampak sumringah mendengar pernyataan menteri keuangan yang bilang, bahwa upaya penghimpunan pajak sudah dilakukan dengan cukup optimal. Walaupun sebenarnya, realisasi penerimaan pajak tahun lalu hanya 94,4% dari target APBN-P 2012 yang sebesar Rp 885 triliun.
Menteri keuangan menilai cukup baik karena tahun 2012 terdapat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 12,5% dari 2011 lalu, sekalipun angkanya masih di bawah pertumbuhan tahun 2011 dan 2010.
Lalu, bagaimana dengan prospek kinerja penerimaan pajak tahun 2013? 

SALAH POTONG PPH

OLEH : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana (EPAPER KONTAN)

PERTANYAAN:
 Belum lama ini perusahaan saya membagi dividen kepada seluruh pemegang saham. Tapi, terjadi kesalahan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pembayaran dividen itu. Soalnya, salah satu pemegang saham perusahaan, sebut saja PT ABC, yang memiliki saham 35% dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%, Seharusnya, PT ABC tidak perlu dipotong PPh 23 karena memiliki saham diatas 25%.
Pertanyaan saya adalah: apakah atas kesalahan pemotongan PPh 23 itu dapat dilakukan pemindahbukuan untuk pembayaran pajak yang lain? Dan berapa lama proses kerjanya?
Sebelumnya terimakasih atas penjelasannya.
Adrian, Jakarta Timur

Sertifikat Rumah Belum Dipecah

OLEH : Sulistyowati (SINAR HARAPAN)

PERTANYAAN :
Bu Sulis,
Saya Melani, umur 37 tahun, karyawati sebuah bank swasta. Pada tahun 2007 yang lalu, saya kredit sebuah perumahan di kawasan yang cukup bergengsi di Jakarta Selatan. Pada November 2012, cicilan saya lunas. Namun alangkah terkejutnya saya,
ternyata sertifikat rumah saya sampai saat ini belum dipecah oleh pengembang. Setiap saya tanya, mereka selalu menjawab bahwa pemecahan sertifikat sedang dalam proses. Tentu saja saya menjadi waswas. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Saya mohon pencerahan, Bu. Terima kasih.

JAWABAN :
Bu Melani,
Apa yang menimpa ibu juga menimpa banyak konsumen lain. Ini bisa terjadi karena lebih karena kelalaian atau kesengajaan para pengembang. Kenapa bisa saya katakan demikian, karena dalam sebuah perjanjian jual-beli, dapat dipastikan bahwa jika harga suatu properti sudah lunas dibayar, maka properti tersebut telah menjadi hak milik dari pembeli.
Umumnya, pengembang mempunyai macam-macam dalih untuk melegalkan tindakannya. Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta jual-beli juga mengeluhkan ulah pengembang yang demikian. Itu karena pembeli biasanya cenderung "menyalahkan" sertifikat yang tidak kunjung jadi ke notaris yang mengurus. Jika hal seperti itu yang terjadi maka notaris akan segera mengejar pengembang dan menanyakan hal yang sama. Biasanya, para pengembang beralasan bahwa pengurusan sertifikat mereka lakukan sekaligus untuk banyak unit karena dapat menghemat biaya.

Tax Treaty; Memahami Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) melalui Studi Kasus

Halaman : 243
ISBN : 978-979-3122-10-6
Penerbit : Bee Media Indonesia (Dist. Suka Buku)
Penulis : Anang Mury Kurniawan, SST, Ak, MSi
Harga : 50,000.00 42,500.00 (Anda hemat 7,500.00)

PENGANTAR : 

Buku ini membahas penerapan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty melalui pembahasan ketentuan-ketentuan dalam OECD Model, UN Model dan Model P3B Indonesia. OECD Model dan UN Model merupakan yang lazim digunakan sebagai acuan negara-negara dunia dalam membuat P3B. Sedangkan Model P3B Indonesia adalah draf P3B yang biasanya digunakan pemerintah dalam membuat P3B dengan negara lain. Dengan memahami Model P3B akan lebih mudah memahami beragam variasi P3B Indonesia  dengan negara lain yang berlaku saat ini (saat ini Indonesia telah memiliki 60 P3B yang berlaku efektif), karena pada dasarnya P3B tersebut disusun dengan acuan Model P3B tersebut.

Cara pembahasan yang digunakan dalam buku ini menggunakan ilustrasi kasus dan skema sehingga diharapkan lebih mempermudah pemahaman.

Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Sinopsis Buku:
Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebagaimana dimaklumi bersama, untuk memahami ketentuan perpajakan dengan baik, benar dan komprehensif bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah apalagi jika dilakukan hanya dengan membaca teks undang-undang atau peraturan-peraturan lain di bawahnya. Hal ini tentunya bisa dimaklumi karena gaya bahasa dan susunan Pasal-pasal yang digunakan dalam undang-undang atas peraturan tersebut mungkin berbeda dengan kebutuhan atas alur pikir masyarakat pada umumnya.

SEMBAKO DAN ROKOK

OLEH : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana (EPAPER KONTAN)

Pertanyaan :
Perusahaan saya bergerak di bidang ritel yang menjual barang kebutuhan pokok, sayur-mayur, dan buah-buahan. Yang mau saya tanyaka adalah: apakah penjualan barang kebutuhan pokok, sayur-mayur, juga buah-buahan kena pungutan pajak pertambahan nilai (PPN)? Apakah penjualan rokok juga terutang PPN
Sebelumnya, terimakasih atas penjelasannya.
Tonny, Tangerang, Banten

BANGUN RUMAH KENA PPN

OLEH : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana (EPAPER KONTAN)

PERTANYAAN:
Saya memiliki tanah kaveling seluas 350 meter persegi (m2) yang saya beli tiga tahun lalu. Rencananya, tahun depan saya ingin membangun rumah di sana dengan luas bangunan 250 m2.
Yang mau saya tanyakan, apakah batas pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) kegiatan membangun sendiri masih untuk luas bangunan di atas 300 m2? Sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas penjelasannya.
Johan, Kembangan, Jakarta

Pungutan Pajak Daerah

OLEH : DR WlRAWAN B ILYAS (KORAN JAKARTA)
Pajak yang dipungut dari masyarakat harus adil dan tidak merugikan wajib pajak. Namun, meski pungutan pajak berdasarkan undang-undang, pada kenyataannya belum memberi kepastian.
Itu bisa dicermati saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan persoalan terjadinya 'rebutan' pungutan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Putusan MK No 52/ PUU-IX/2011 mengenai pengujian UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), khusus-nya mengenai pajak atas permainan golf, dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan konstitusi.