Sumber : website pajak
Dengan
mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
sebagaimana diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Faktur
Pajak mempunyai peran yang sangat strategis. Berbagai upaya
penyempurnaan sistem telah dilakukan oleh DJP. Salah satu upaya untuk
menghindari terjadinya segala bentuk penyalahgunaan Faktur Pajak dari
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, peraturan tentang Faktur Pajak
kembali mengalami perubahan. Diharapkan juga, Pelayanan dan kenyamanan
kepada seluruh Pengusaha Kena Pajak akan meningkat.
Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan, setelah program registrasi
ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam rangka meningkatkan tertib
administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tanggal 22
November 2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,
Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau
Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang akan berlaku
efektif untuk penerbitan Faktur Pajak mulai tanggal 1 April 2013.
Dalam peraturan tersebut, penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan
sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor
seri Faktur Pajak yang ditentukan bentuk dan tatacaranya oleh DJP. Untuk
mendapatkan nomor seri Faktur Pajak, PKP perlu mengajukan surat
permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar. Surat pemberitahuan kode
aktivasi akan dikirimkan melalui pos ke alamat PKP, sedangkan password
akan dikirimkan lewat email. Setelah mendapat kode aktivasi dan
password, kemudian PKP mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur
Pajak ke Kantor Pelayanan Pajaka (KPP) tempat PKP terdaftar untuk
kebutuhan 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, PKP akan mendapatkan surat
pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam penomoran
Faktur Pajak.
Berkenaan dengan peraturan baru ini, PKP perlu memastikan bahwa
alamat yang terdaftar adalah alamat yang sesuai dengan kondisi nyata
PKP. Hal ini dimaksudkan agar pada pengiriman surat pemberitahuan kode
aktivasi dapat diterima oleh PKP. Apabila terdapat perbedaan antara
alamat yang sebenarnya dengan alamat yang tercantum dalam Surat
Pengukuhan PKP, maka PKP harus segera melakukan update alamat ke KPP
tempat PKP terdaftar. PKP perlu juga mempersiapkan alamat surat
elektronik (email) untuk korespondensi pemberitahuan email dan surat
pemberitahuan kode aktivasi/surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi
yang Kembali Pos (kempos).
Ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah :- Kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2(dua) digit kode transaksi, 1 (satu) digit kode status, dan 13 (tiga belas) digit nomor seri Faktur Pajak;
- Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP melalui permohonan dengan instrumen pengaman berupa kode aktivasi dan password;
- Identitas Penjual dan Pembeli, terutama alamat harus diisi dengan alamt sebenarnya atau sesungguhnya;
- Jenis Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak harus diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya;
- Pemberitahuan PKP/pejabat/pegawai penandatangan Faktur Pajak, harus dilampiri dengan fotokopi kartu identitas yang sah dan dilegalisasi pejabat yang berwenang;
- PKP yang tidak menggunakan nomor seri Faktur Pajak dari DJP atau menggunakan nomor seri Faktur Pajak ganda akan menyebabkan Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak tidak lengkap;
- Faktur Pajak tidak lengkap akan menyebabkan PKP pembeli tidak dapat mengkreditkan sebagai Pajak Masukan dan PKP Penjual dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0 comments:
Post a Comment