Pajak Asuransi Kesehatan Pekerja

PERTANYAAN:

 
Saya ingin menanyakan kepada bapak terkait premi asuransi kesehatan bagi karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan. Bagaimana perlakukan pajak atas premi asuransi tersebut? Apakah premi asuransi dimasukkan ke payroll? Bagaimana perlakuannya juga kalau karyawan mengklaim asuransi kesehatan itu?
Saya mengucapkan terimakasih.
Eva, Jakarta

JAWABAN:

SESUAI Pasal 4 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pgjak Penghasilan (UU PPh), premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja kepada karyawan merupakan objek pajak penghasilan. Tapi, beleid tersebut tidak menjelaskan mengenai apa saja jenis dari premi asuransi itu.
Aturan pelaksananya tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/ PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,
Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan ini menyebutkan, penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja merupakan objek PPh Pasal 21.

Artinya, premi asuransi menambah penghasilan bagi si karyawan dan terutang PPh Pasal 21. Maka, atas premi asuransi kesehatan dimasukkan ke payroll dalam menghitung PPh Pasal 21. Tapi, atas premi asuransi yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak (PKP).

Sedangkan bagi perusahaan yang membayarkan premi asuransi, maka hal itu merupakan biaya bagi perusahaan untuk mengurangi penghasilan bruto perusahaan. Aturan main ini termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh yang menyatakan, bahwa biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, dan tunjangan, yang diberikan dalam bentuk uang bisa menjadi biaya perusahaan.
Namun, untuk pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, hal itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dasar hukumnya diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh.
Demikian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi perusahaan ibu.

Oleh : Agus Susanto Lihin dan Hendra Wijana/Praktisi Pajak (kontan)